Catatanplus.com – Nama Melva Maria Rosa Pardede menjadi sorotan setelah kemunculannya dalam aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Perempuan yang terlihat mengenakan jaket ojek online tersebut menyampaikan protes keras terhadap rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB setelah massa tersebut meninggalkan lokasi demonstrasi seusai melakukan audiensi dengan pimpinan DPR.
Kemunculan Melva menarik perhatian karena pernyataannya disampaikan secara terbuka di tengah situasi aksi yang sedang berlangsung. Ia mempertanyakan keputusan rombongan AMPB yang memilih meninggalkan kawasan DPR setelah memperoleh komitmen dari pimpinan parlemen mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.
Menurut pemberitaan Suara.com, Melva merupakan salah satu relawan yang ikut membantu AMPB selama berada di Jakarta. Ia mengatakan para relawan dari kalangan pengemudi ojek online ikut membantu mengawal rombongan serta mendukung kebutuhan mereka selama melakukan kegiatan di sekitar Gedung DPR.
Awal Keterlibatan Melva dalam Aksi
Aksi AMPB di Jakarta bukan kegiatan yang berlangsung secara tiba-tiba. Sebelum mencapai Gedung DPR, massa dari Pati telah mempersiapkan agenda untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan parlemen. Salah satu isu yang kemudian menjadi perhatian adalah tuntutan berkaitan dengan RUU Perampasan Aset.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sejumlah relawan ikut memberikan dukungan kepada massa. Melva disebut termasuk orang yang membantu kelompok tersebut. Menurut keterangannya, dukungan tidak hanya dilakukan pada saat aksi utama, tetapi juga dalam persiapan dan pengamanan rombongan selama berada di Jakarta.
Karena itu, keputusan massa AMPB untuk meninggalkan lokasi setelah pertemuan dengan pimpinan DPR kemudian memunculkan kekecewaan dari Melva dan sejumlah relawan lainnya.
Melva menilai hasil audiensi belum mencerminkan seluruh tuntutan yang dibawa dalam aksi. Ia juga mempertanyakan mengapa keputusan untuk membubarkan diri dilakukan tanpa koordinasi yang cukup dengan para relawan yang sebelumnya ikut membantu.
Dalam keterangannya, Melva menyebut hasil audiensi lebih menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan tuntutan yang lebih luas. Ia juga menyampaikan dugaan adanya kesepakatan yang menurutnya bernuansa transaksional. Namun, dugaan tersebut merupakan pernyataan atau kecurigaan dari Melva dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Protes Melva di Depan Gedung DPR
Situasi kemudian menjadi semakin ramai ketika Melva menyampaikan kemarahannya secara langsung. Ia mempertanyakan keputusan massa AMPB yang disebutnya pulang tanpa memberikan penghargaan kepada para relawan ojol yang telah membantu mereka.
Protes tersebut kemudian direkam dan menyebar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, Melva terlihat mengenakan jaket ojol dan berbicara dengan nada keras kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas keputusan meninggalkan lokasi.
Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali membantu AMPB apabila kelompok tersebut kembali melakukan aksi di Jakarta dengan persoalan yang sama.
Kekecewaan Melva bukan semata-mata karena persoalan keberlanjutan aksi. Ia merasa para relawan telah memberikan dukungan nyata sejak sebelum agenda demonstrasi berlangsung. Karena itu, keputusan meninggalkan lokasi tanpa koordinasi dinilainya tidak menghargai peran mereka.
Suara.com melaporkan bahwa Melva juga meminta AMPB menyampaikan permintaan maaf kepada para pengemudi ojol dan masyarakat Jabodetabek yang selama itu mendukung kegiatan mereka.
AMPB Kemudian Memberikan Klarifikasi
Setelah mendapat kecaman dari sejumlah relawan ojol, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok memberikan penjelasan. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pengemudi ojol dan masyarakat Jabodetabek yang merasa kecewa.
Menurut penjelasan Supriyono, keputusan menarik massa dari kawasan DPR dilakukan untuk menghindari situasi yang tidak kondusif. Dengan kata lain, kepulangan massa bukan dimaksudkan untuk meninggalkan pihak-pihak yang telah membantu aksi, tetapi sebagai langkah untuk mencegah massa terjebak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan masalah lebih besar.
Klarifikasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan setelah protes Melva mencuat ke ruang publik. AMPB juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat dan relawan yang telah memberikan bantuan selama rangkaian aksi berlangsung.
Hubungan dengan RUU Perampasan Aset
Perselisihan yang muncul di lapangan tidak dapat dilepaskan dari isu utama yang dibawa dalam aksi AMPB, yakni desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Pada 27 Agustus 2026, pimpinan DPR menerima audiensi AMPB di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa DPR akan bersama-sama mengawal target penyelesaian RUU Perampasan Aset.
DPR menyatakan target pembahasan dan pengambilan keputusan terkait RUU tersebut paling lambat pada 15 Desember 2026. Pernyataan itu juga disampaikan dalam rangka merespons tuntutan masyarakat yang selama ini mendorong percepatan pengesahan aturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana.
Dengan adanya komitmen tersebut, massa AMPB kemudian memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Namun, keputusan itu ternyata tidak diterima semua pihak. Melva dan sejumlah relawan menilai perjuangan belum selesai hanya karena adanya komitmen dari pimpinan DPR.
Perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi perdebatan terbuka antara relawan dan rombongan AMPB.
Kontroversi Jaket Ojol yang Dipakai Melva
Selain isi protesnya, sosok Melva juga menjadi perbincangan karena statusnya sebagai pengemudi ojol dipertanyakan. Sejumlah pemberitaan menyebut Melva menggunakan jaket ojol dalam aksi tersebut, tetapi terdapat keterangan berbeda mengenai apakah ia benar-benar merupakan pengemudi ojek online.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lily Pujiati, mengatakan kelompoknya batal ikut aksi 27 Agustus karena kondisi di lapangan dinilai tidak mendukung. Ia menyebut terdapat orang-orang yang memakai atribut ojol tetapi bukan pengemudi ojol. Lily juga menyatakan bahwa Melva bukan pengemudi ojol.
Di sisi lain, sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut Melva sebagai relawan ojol yang ikut membantu AMPB. Karena terdapat perbedaan keterangan, status profesi Melva sebaiknya tidak disimpulkan secara sepihak tanpa konfirmasi langsung dan bukti yang dapat diverifikasi.
Hal yang sama berlaku terhadap berbagai klaim mengenai latar belakang pekerjaan Melvadi media sosial. Sejumlah akun menyebut dirinya pernah menjadi instruktur senam dan aerobik, tetapi informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi independen yang memadai.
Viral dan Menjadi Perhatian Publik
Terlepas dari perdebatan mengenai profesinya, nama Melva Pardede menjadi viral karena keberaniannya menyampaikan ketidaksetujuan secara terbuka. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah aksi massa, perbedaan pandangan tidak hanya terjadi antara demonstran dan pemerintah atau parlemen, tetapi juga dapat terjadi di antara kelompok masyarakat yang sama-sama datang membawa aspirasi.
Protes Melva menjadi gambaran bahwa dukungan terhadap suatu gerakan dapat berubah ketika sebagian peserta merasa keputusan akhir tidak sesuai dengan perjuangan yang sejak awal mereka dukung.
Persoalan ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam sebuah aksi massa. Para relawan yang merasa telah memberikan dukungan akan membutuhkan kejelasan mengenai arah perjuangan dan keputusan yang diambil pimpinan kelompok. Sebaliknya, pimpinan aksi juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan alasan setiap keputusan kepada pihak yang telah terlibat.
Melva dan Pelajaran dari Aksi 27 Agustus
Peristiwa yang melibatkan Melva Pardede pada 27 Agustus 2026 pada akhirnya tidak hanya tentang satu orang perempuan berjaket ojol yang marah di depan Gedung DPR. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari dinamika lebih luas dalam aksi masyarakat yang menuntut perubahan kebijakan.
Di satu sisi, terdapat tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Di sisi lain, muncul perbedaan pandangan mengenai bagaimana perjuangan tersebut harus dilakukan dan kapan sebuah aksi dianggap selesai.
DPR sendiri telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu kini menjadi sesuatu yang akan terus dipantau oleh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya turun ke jalan menyampaikan aspirasi.
Nama Melva Pardede kemungkinan akan terus dikaitkan dengan peristiwa tersebut karena video protesnya menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan setelah aksi. Namun, di tengah derasnya informasi di media sosial, penting untuk membedakan antara fakta yang telah diberitakan, pernyataan pribadi, serta klaim yang belum terverifikasi.
Pada akhirnya, kontroversi Melva Pardede memperlihatkan bahwa aksi demonstrasi bukan hanya persoalan massa yang berkumpul di depan gedung pemerintahan. Di dalamnya terdapat harapan, kekecewaan, perbedaan kepentingan, dan tuntutan agar sebuah aspirasi benar-benar diperjuangkan sampai menghasilkan keputusan nyata.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana DPR menjalankan komitmennya terhadap RUU Perampasan Aset dan bagaimana kelompok masyarakat mengawal proses tersebut hingga batas waktu yang telah disampaikan.
Sumber resmi terkait perkembangan RUU Perampasan Aset: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, yang memuat keterangan resmi mengenai target pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
