Catatanplus.com – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah dipercaya menduduki jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pengangkatannya pada September 2025 menandai pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan setelah Sri Mulyani Indrawati menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya resmi dilantik pada 8 September 2025. Sehari setelah pelantikan, Kementerian Keuangan melaksanakan serah terima jabatan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta. Pergantian tersebut menjadi bagian penting dalam kesinambungan pengelolaan keuangan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi domestik dan global.
Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya bukanlah sosok baru dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) . Ia mendapat pengugasan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
Pengalaman Purbaya juga cukup panjang dalam pemerintahan. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode Mei 2018 hingga September 2020. Sebelumnya lagi, ia menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Ia juga pernah menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden.
Latar belakang tersebut membuat Purbaya memiliki pengalaman yang bersinggungan dengan berbagai persoalan ekonomi, keuangan, investasi, energi, hingga stabilitas sistem keuangan. Kedudukan Menteri Keuangan kemudian menempatkannya pada pusat pengambilan keputusan terkait APBN, penerimaan negara, belanja negara, anggaran belanja negara, perpajakan, kepabeanan dan bea cukai, serta pengelolaan aset negara.
Fokus pada kesehatan APBN
Salah satu tugas terbesar Purbaya adalah memastikan APBN tetap sehat sekaligus mampu mendukung berbagai agenda pembangunan pemerintah. Dalam laporan pelaksanaan APBN Semester I 2026, Purbaya menyampaikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung agenda prioritas nasional.
Pada Semester I 2026, pendapatan negara dilaporkan mencapai Rp1.459,4 triliun , atau sekitar 46,3 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mencapai Rp271 triliun.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun , atau 43,1 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 17,8 persen secara tahunan. Belanja tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi dan kompensasi, serta transfer ke daerah.
Purbaya juga menempatkan APBN sebagai alat untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai risiko, APBN diharapkan dapat berfungsi sebagai shock absorber , yaitu membantu meredam dampak guncangan ekonomi terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Tantangan penerimaan negara
Salah satu tantangan besar Menteri Keuangan adalah menjaga agar penerimaan negara terus meningkat tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menyampaikan APBN tahun 2026, Kementerian Keuangan menekankan optimalisasi penerimaan melalui peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan perpajakan.
Dalam perkembangan hingga Semester I 2026, pemerintah juga mencatat adanya peningkatan penerimaan dari perpajakan serta PNBP. Pertumbuhan penerimaan ini menjadi penting karena kebutuhan program pembiayaan pemerintah terus meningkat.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja serta mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam laporan mengenai kinerja APBN, ia juga menegaskan upaya optimalisasi penerimaan dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan pendapatan sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana memastikan sumber pendapatan tetap tumbuh sejalan dengan aktivitas perekonomian.
Menjaga disiplin fiskal
Selain penerimaan dan belanja, masalah defisit juga menjadi perhatian utama. Pada Semester I 2026, defisit APBN tercatat sekitar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB . Sementara dalam Outlook hingga akhir tahun, defisit diproyeksikan sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB .
Angka tersebut menunjukkan perlunya menjaga keseimbangan antara ekspansi belanja dan kemiskinan. Pemerintah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan prioritas program, namun pada saat yang sama pengelolaan, pembiayaan, dan defisit harus dilakukan dengan hati-hati.
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel. Pesan tersebut tidak hanya berlaku pada tingkat kebijakan pusat, tetapi juga kepada jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Penekanan pada integritas dan pengelolaan anggaran
Pada bulan April 2026, saat melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian Keuangan, Purbaya menyampaikan tiga pesan utama, yakni disiplin fiskal, pengelolaan kas negara yang optimal, dan integritas . Menurutnya, jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan bukan sekedar fasilitas, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pesan mengenai integritas menjadi penting karena Kementerian Keuangan mengelola sumber daya negara dalam jumlah yang sangat besar. Setiap kebijakan anggaran, penerimaan, belanja, aset, maupun pembiayaan mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.
Pada Juli 2026, Purbaya juga melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Madya. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menekan integritas dan memperkuat tata kelola fiskal. Salah satu Arah yang diberikan adalah meningkatkan pengelolaan aset negara agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi fiskal, ekonomi, dan sosial.
APBN dan program prioritas pemerintah
Di bawah kepemimpinan Purbaya, APBN 2026 diarahkan untuk mendukung berbagai agenda prioritas pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, pengamanan, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Oleh karena itu, tantangan Purbaya sebagai Menteri Keuangan bukan hanya menjaga angka-angka fiskal tetap sehat. Ia juga harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pengelolaan anggaran kemudian menjadi persoalan kualitas, bukan sekedar jumlah. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan
Sejak mulai menjabat pada September 2025 hingga memasuki tahun 2026, Purbaya telah menjalankan berbagai agenda sebagai Menteri Keuangan, mulai dari mengawasi pelaksanaan APBN, melakukan koordinasi dengan DPR, melakukan pergantian dan penguatan organisasi Kementerian Keuangan, hingga menyampaikan perkembangan kondisi fiskal kepada publik.
Perannya menjadi semakin penting karena kebijakan fiskal pemerintah mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli, investasi, dan stabilitas keuangan.
Di tengah situasi global yang masih mengandung panas, kemampuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal akan terus menjadi perhatian. Purbaya mengemban tugas untuk memastikan APBN tetap memiliki kekuatan sebagai penopang perekonomian, namun tidak kehilangan prinsip kehati-hatian.
Dengan pengalaman panjang di sektor pemerintahan, ekonomi dan stabilitas keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kini berada pada salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan Indonesia. Kebijakan yang diambilnya sebagai Menteri Keuangan akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara sekaligus kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana Purbaya menjaga penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, menjaga kredibilitas fiskal, dan memastikan APBN benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.
Sumber resmi: Profil Purbaya Yudhi Sadewa – Kementerian Keuangan RI
