Catatanplus.com – Perdebatan mengenai posisi oposisi dalam politik Indonesia kembali menjadi perhatian setelah pernyataan Budiman Sudjatmiko mengenai arah ideologi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut menarik perhatian karena Budiman dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan oposisi dan perjuangan demokrasi sejak era Reformasi 1998.
Dalam sebuah diskusi yang diberitakan pada Juni 2026, Budiman menyampaikan pandangan bahwa oposisi terhadap pemerintahan Prabowo seharusnya tidak datang dari kelompok yang memiliki cita-cita politik kerakyatan atau sosialisme, melainkan dari kelompok yang secara ideologis berbeda dengan pemerintah. Dalam pembahasannya, ia menyinggung kemungkinan oposisi yang datang dari blok neoliberal, sementara kelompok yang memiliki kesamaan agenda sosial justru tidak semestinya ditempatkan sebagai kekuatan oposisi utama.
Pernyataan tersebut menjadi menarik karena istilah oposisi dalam politik sering dipahami secara sederhana sebagai sikap menentang pemerintah. Padahal, oposisi dalam sistem demokrasi pada dasarnya memiliki fungsi mengawasi kekuasaan, mengkritik kebijakan, menawarkan alternatif, dan memastikan pemerintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.
Latar Belakang Budiman dan Tradisi Oposisi
Budiman Sudjatmiko bukan nama baru dalam sejarah oposisi Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), organisasi yang muncul sebagai kekuatan penentang Orde Baru. PRD pada era tersebut membawa gagasan politik yang berada di luar arus utama kekuasaan dan pernah menggunakan pendekatan perjuangan berbasis massa rakyat. Budiman kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan tersebut.
Pengalaman tersebut membuat pandangan Budiman mengenai oposisi tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politiknya. Pada 2005, ketika dirinya masih aktif dalam lingkungan politik PDI Perjuangan, Budiman bahkan pernah mendorong agar partainya memperkuat posisi sebagai oposisi dengan membentuk semacam kabinet bayangan. Menurutnya, kelompok oposisi tidak cukup hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga harus mampu mengawasi program pemerintah sekaligus menawarkan solusi alternatif.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa bagi Budiman, oposisi bukan hanya soal berada di luar pemerintahan. Oposisi juga memiliki tugas politik untuk menghasilkan gagasan dan alternatif kebijakan.
Kritik terhadap Oposisi yang Dianggap Oportunis
Jauh sebelum perdebatan terbaru mengenai pemerintahan Prabowo, Budiman sudah pernah menyampaikan kritik terhadap kelompok oposisi yang menurutnya tidak memiliki konsistensi ideologi.
Pada 2022, Budiman mengkritik pola oposisi yang menurutnya hanya memilih bersikap keras ketika kebijakan pemerintah dianggap merugikan masyarakat, tetapi berubah sikap ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinilai menguntungkan rakyat. Ia mempertanyakan konsistensi kelompok politik yang disebutnya dapat membela rakyat pada satu kondisi, tetapi justru membela kepentingan oligarki pada kondisi lain.
Dari sini terlihat bahwa kritik Budiman sebenarnya tidak hanya diarahkan kepada pemerintah. Ia juga mengkritik cara oposisi bekerja ketika kepentingan politik lebih dominan dibanding prinsip dan ideologi.
Menurut sudut pandang tersebut, oposisi yang sehat tidak seharusnya menolak seluruh kebijakan pemerintah secara otomatis. Kebijakan yang memang bermanfaat bagi masyarakat tetap dapat didukung, sementara kebijakan yang bermasalah harus dikritik. Konsistensi menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas oposisi.
Ideologi dalam politik Oposisi
Pernyataan Budiman mengenai blok neoliberal dan kelompok sosialis membuka kembali perdebatan mengenai hubungan antara ideologi dan oposisi.
Dalam politik, perbedaan posisi tidak selalu berarti perbedaan tujuan akhir. Dua kelompok dapat sama-sama menginginkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi berbeda dalam cara mencapainya. Perbedaan itu bisa terlihat dalam kebijakan ekonomi, peran negara, kepemilikan aset, hubungan antara pemerintah dan pasar, maupun cara pembangunan dilakukan.
Karena itu, ketika Budiman menyebut bahwa oposisi terhadap Prabowo seharusnya datang dari blok neoliberal, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya menempatkan kritik politik berdasarkan perbedaan ideologis. Dalam pandangan tersebut, kelompok yang memiliki agenda sosial dan ekonomi yang relatif sejalan dengan pemerintah justru mempunyai alasan lebih kecil untuk menjadi oposisi ideologis.
Pandangan itu kemudian memunculkan pertanyaan: apakah oposisi harus selalu berseberangan secara ideologis dengan pemerintah?
Dalam praktik demokrasi, jawabannya tidak selalu sederhana. Oposisi dapat muncul karena perbedaan ideologi, tetapi juga dapat muncul karena perbedaan penilaian terhadap kebijakan, cara pemerintah menggunakan kekuasaan, masalah transparansi, anggaran, atau dampak suatu program terhadap masyarakat.
Kritik Mahasiswa UGM terhadap Budiman
Perdebatan mengenai posisi Budiman semakin ramai setelah diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Universitas Gadjah Mada pada 15 Juni 2026 berlangsung panas. Acara tersebut menghadirkan Budiman Sudjatmiko bersama sejumlah pejabat pemerintah.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah maupun para pembicara. Mereka mempertanyakan penerapan nilai-nilai Pancasila serta menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah. Dalam forum tersebut, Budiman juga menjadi salah satu tokoh yang mendapat kritik secara langsung.
Sebagian mahasiswa menilai bahwa perjalanan Budiman dari tokoh aktivis Reformasi menjadi pejabat pemerintahan membuat posisi politiknya berubah. Mereka mempertanyakan apakah sikap Budiman saat ini masih mencerminkan semangat kritis yang dahulu melekat pada dirinya sebagai aktivis.
Kritik tersebut bahkan berkembang menjadi tudingan bahwa Budiman tidak lagi berada di garis perjuangan yang sama dengan generasi aktivis yang pernah menjadikannya simbol perlawanan. Pernyataan itu merupakan pandangan dan kritik dari kelompok mahasiswa, bukan kesimpulan tunggal mengenai posisi politik Budiman.
Dari Aktivis ke Lingkar Pemerintahan
Perubahan posisi politik Budiman memang menjadi bagian penting dari perdebatan ini. Setelah mendukung Prabowo dalam kontestasi politik 2024, Budiman kemudian dilantik sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024.
Dalam kapasitas tersebut, Budiman kini berada di dalam struktur pemerintahan dan terlibat dalam pelaksanaan agenda pengentasan kemiskinan.
Pada Februari 2026, misalnya, Budiman menyampaikan kepada Presiden Prabowo mengenai pentingnya mengintegrasikan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, program perumahan, Kampung Nelayan, dan program lainnya agar menjadi satu ekosistem pengentasan kemiskinan.
Posisi ini tentu berbeda dengan masa ketika Budiman berdiri sebagai aktivis oposisi pada era Orde Baru. Perubahan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sikap politiknya kini mendapat sorotan dari sebagian aktivis dan mahasiswa.
Oposisi Tidak Sama dengan Antipemerintah
Perdebatan yang muncul dari pernyataan Budiman juga penting untuk melihat kembali arti oposisi dalam demokrasi.
Oposisi tidak identik dengan kebencian terhadap pemerintah. Pemerintah membutuhkan kritik agar kebijakan dapat diuji secara terbuka. Sebaliknya, oposisi juga tidak seharusnya menolak seluruh kebijakan hanya karena datang dari pihak yang berkuasa.
Masalah muncul ketika kritik berubah menjadi kepentingan politik semata. Begitu pula ketika dukungan kepada pemerintah membuat kritik terhadap kekuasaan menjadi lemah.
Dalam konteks inilah kritik Budiman tentang oposisi yang oportunis memiliki relevansi. Oposisi idealnya mempunyai prinsip yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan suatu kebijakan didukung atau ditolak.
Namun, pada saat yang sama, kritik terhadap pemerintah tetap penting meskipun kritik tersebut datang dari kelompok yang memiliki sejumlah kesamaan ideologi dengan pemerintah. Kesamaan pandangan tidak berarti semua kebijakan harus diterima.
Perdebatan yang Masih Terbuka
Polemik mengenai ideologi oposisi pada akhirnya bukan hanya persoalan Budiman Sudjatmiko. Ini merupakan bagian dari perdebatan yang lebih besar mengenai bagaimana demokrasi Indonesia seharusnya berjalan.
Apakah oposisi harus berdiri sepenuhnya berlawanan dengan pemerintah? Ataukah oposisi justru dapat mengambil posisi yang lebih fleksibel, mendukung kebijakan yang dianggap benar dan menolak kebijakan yang dinilai bermasalah?
Sejarah politik Budiman sendiri menunjukkan bahwa posisi politik seseorang dapat berubah mengikuti konteks dan pilihan perjuangan. Dari aktivis oposisi terhadap Orde Baru, menjadi politisi, kemudian mendukung Prabowo, hingga masuk ke dalam pemerintahan, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa politik tidak selalu berjalan dalam garis lurus.
Karena itu, pernyataan Budiman tentang ideologi oposisi sebaiknya dilihat sebagai bagian dari perdebatan politik yang lebih luas. Kritik mahasiswa dan kelompok masyarakat terhadap dirinya juga merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Yang paling penting adalah memastikan bahwa perdebatan tersebut tetap berada dalam ruang gagasan. Pemerintah perlu menerima kritik, oposisi perlu menjaga konsistensi, dan masyarakat berhak menilai keduanya berdasarkan kebijakan dan dampak nyata yang mereka hasilkan.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa keras pemerintah berbicara atau seberapa tajam oposisi mengkritik. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak untuk mempertahankan ruang kritik, menawarkan solusi, dan mempertanggungjawabkan keputusan politik kepada masyarakat.
Referensi resmi terkait: Presiden Republik Indonesia — informasi mengenai pelantikan Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan agenda pengentasan kemiskinan pemerintah. Situs resmi Presiden RI
