catatanplus.com – Pemalang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dugaan Korupsi yang kali ini menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Operasi yang berlangsung pada 28 Juli 2026 tersebut menjadi perhatian publik karena turut mengamankan puluhan orang dan menyita uang tunai sekitar Rp2 miliar sebagai barang bukti awal.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan penyelidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
KPK Amankan 21 Orang dalam OTT Dugaan Korupsi
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 21 orang dari sejumlah lokasi di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari jumlah tersebut, sebagian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Salah satu yang turut dibawa ke Jakarta adalah istri Bupati Pemalang, Noor Faizah Maenofie, guna menjalani proses pemeriksaan sesuai kebutuhan penyidikan. Namun, hingga kini KPK belum menyatakan status hukumnya.
Diduga Terkait Proyek Pemerintah Daerah
Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Bupati Pemalang yang berhubungan dengan berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Penyidik masih mendalami berbagai proyek yang diduga menjadi sumber praktik korupsi tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga memberikan maupun menerima keuntungan secara melawan hukum.
Dugaan Jual Beli Jabatan
Selain dugaan korupsi proyek, KPK juga mengungkap adanya indikasi praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Praktik seperti ini diduga melibatkan pemberian sejumlah uang sebagai syarat memperoleh atau mempertahankan jabatan tertentu di pemerintahan daerah. Dugaan tersebut masih didalami melalui pemeriksaan para saksi serta analisis barang bukti yang telah diamankan.
Dugaan Korupsi Uang Tunai Rp2 Miliar Disita
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sekitar Rp2 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
Selain penyitaan uang, KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi, termasuk kantor dan beberapa rumah yang dianggap berkaitan dengan penyidikan.
Seluruh barang bukti akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan tersangka dilakukan secara resmi.
Status Hukum Masih Didalami
Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Dalam periode tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan intensif, mengumpulkan alat bukti, serta menggelar perkara sebelum mengumumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang dikenakan.
Sorotan terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan proses pengisian jabatan pemerintahan.
Pengamat menilai praktik korupsi proyek maupun jual beli jabatan dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
KPK menegaskan akan terus menindak tegas setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa memandang jabatan pelakunya.
Penutup
OTT terhadap Bupati Pemalang menjadi salah satu operasi besar KPK pada tahun 2026. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami dugaan korupsi proyek dan praktik jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan lanjutan serta pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dan perkembangan proses hukum selanjutnya dari KPK.
